<
24 September 2020

AriesKelanaCom

Info Dokter dan Pusat Layanan Kesehatan

BPJS Kesehatan-Kajati DKI Jakarta Teken Nota Kesepakatan Bersama

3 min read
BPJS Kesehatan-Kajati DKi Jakarta teken nota kesepakatan bersama. Antisipasi dan menyelesaikan masalah hukum jika mungkin terjadi.
BPJS Kesehatan-Kajati DKI Jakarta teken nota kesepakatan bersama

BPJS Kesehatan-Kajati DKI Jakarta teken nota kesepakatan bersama (Foto: BPJS Kesehatan)

Demi memantapkan implementasi tata kelola yang baik dan bersih dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kembali memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (28/03/2019).

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan segala permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bayu mengatakan bahwa sebagai penyelenggara jaminan sosial, tentu ada potensi timbul permasalahan hukum yang timbul dari klien, mitra kerja, peserta atau bahkan pihak eksternal.

“Karena itu, kami juga membutuhkan bantuan hukum dari pihak yang kompeten,” jelas Bayu dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono ini, dalam siaran persnya (28/3/2019).

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jabodetabek turut melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait hal serupa.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan antara Kantor Cabang BPJS Kesehatan se-wilayah DKI Jakarta dengan Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah Jakarta.

Menurut Bayu, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.

“Di samping itu, kerja sama ini kami harapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” sambung Bayu.

Pihaknya juga berharap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga dapat ikut mendorong badan usaha di Jakarta untuk segera menuntaskan kewajibannya untuk mendaftarkan entitas, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan juga masuk dalam 27 instansi tercepat yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) 100 persen.

Hal ini pun mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, langkah BPJS Kesehatan itu mesti dicontoh institusi lainnya.

“Prinsipnya kami selalu mengedepankan prinsip transparansi, termasuk dalam hal melaporkan harta kekayaan. Bagi kami, integritas adalah suatu budaya organisasi yang dijunjung tinggi setiap Duta BPJS Kesehatan,” kata Bayu.

Sampai dengan Februari 2019, terdapat 270.042 badan usaha yang sudah terdaftar dalam Program JKN-KIS. Saat ini jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 218.904.591 jiwa atau 82,64% dari total penduduk Indonesia.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.052 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.222 rumah sakit, 234 klinik utama, 625 apotek PRB – kronis, dan 1.083 optik.

%d blogger menyukai ini: